Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus ketua tim Kunjungan Kerja, Romahurmuziy (F-PPP) mengatakan, pemerintah harus memberikan perhatian khususnya pada sektor pertanian, terutama untuk pencetakan sawah baru.

“Selama ini Maluku hanya merupakan daerah penyaluran bukan daerah produksi. Sehingga selama ini bahan pangan didatangkan dari luar Maluku terutama Sulawesi & Jawa. Karenanya Komisi IV mendukung upaya pencetakan sawah baru, terutama di daerah pulau Buru.”ujarnya.

Selain itu, Romahurmuziy menambahkan, di sektor kelautan Maluku sudah menjadi lumbung ikan nasional. Namun sayangnya anggaran yang diperlukan belum terealisasikan.

“Dukungan anggaran untuk merealisasikan master plan lumbung ikan nasional itu belum terlihat. Untuk itu diperlukan dukungan anggaran, pertama untuk sarana pelabuhan di 12 titik, dalam rangka mendukung lumbung ikan nasional, yang kedua dalam rangka meningkatkan sarana penangkapan ikan bagi nelayan.” tambahnya.

Ketika mengadakan pertemuan dengan tim kunjungan kerja komisi IV, Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu mengatakan, Pemerintah provinsi Maluku melakukan percepatan pembangunan. Hal ini di dasarkan pada visi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2008-2013, yaitu membangun Maluku yang rukun, membangun Maluku yang sejahtera, pembangunan demokrasi, dan pembangunan penegakan hukum.

“Ada 11 langkah–langkah kebijakan strategis yang ditempuh pemerintah Maluku. Yaitu, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan iklim investasi dan usaha, peningkatan ketersediaan energi, percepatan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan penanganan pasca konflik, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan infrastruktur, reformasi birokrasi dan tata kelola serta peningkatan kinerja aparatur, pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, serta Pengembangan kebudayaan kreativitas dan inovasi teknik,” katanya.

Sementara, Anggota Komisi IV DPR RI, Mochamad Jafar Hafsah (F-PD) mengatakan, salah satu masalah yang dihadapi Provinsi Maluku adalah kebutuhan beras yang belum mencukupi. Namun, saat ini sudah ada lahan siap cetak yang sudah disediakan di Pulau Buru.

“60% stok beras di Maluku masih didatangkan dari luar (dari Provinsi lain). Untuk menyelesaikan masalah ini, saat ini sudah tersedia  lahan yang siap cetak di pulau Buru. Sistem irigasi juga sudah selesai dibangun. Luas sawah baru yang dapat dicetak bisa sekitar 10-20 juta hektar. Namun, pemerintah juga harus fokus dan menentukan dengan jelas siapa yang akan diberikan lahan baru itu. Jika program ini berhasil, swasembada berasbisa tercapaidan bisa dikirim ke daerah lain,”ujarnya.

Di sisi lain, anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi Gerinda,  Budi Heryadi, menyoroti tentang masalah belum efektifnya tempat karantina tumbuhan dan hewan yang ada di Maluku. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai tempat karantina ini.

Dia menambahkan, Karantina yang ada di Maluku ambon ini sudah ada sejak April 2008 sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian, Permentan No 22 tahun 2008. "Tempat tersebut dibiayai oleh APBN. Namun, tempat ini belum efektif terpakai. Karena selama ini masyarakat belum mengetahui mengenai keberadaan karantina. Untuk itu perlu ada sosialisasi pada masyarakat agar masyarakat tahu fungsi karantina,” paparnya.

Kunjungan spesifik anggota komisi IV DPR RI dipimpin oleh Romahurmuziy (F-PPP) dengan anggota: Ali Yacob (F-PD), Yusran Aspar (F-PD), Mochamad Jafar Hafsah (F-PD), I Gusti Ketut Adhipura (F-PG), Honing Sanny (F-PDIP), Habib Nabiel Al Musawwa (F-PKS), Hendra S. Singkarru (F-PAN), Zainut Tauhid Sa’ad (F-PPP), Miraty Dewaningsih (F-PKB), serta Budi Heryadi (F-Gerindra).(Roy/Tvp)